JAYAPURA, Suaratanahpapua.Sbs — Ratusan warga sipil dari kampung Amua Ogom, distrik Jila, kabupaten Mimika, Papua Tengah, terpaksa mengungsi secara massal pada Rabu (10/12/2025). Akibat terjadi serangan bom dan penembakan dalam operasi militer Indonesia di kawasan pemukiman warga pada pagi hari sekira pukul 05.00 WIT.
Begitu terjadi penyerangan, menurut laporan Human Rights Defender (HRD) pada Jumat (12/12/2025), semua masyarakat termasuk bayi, anak-anak, dan lansia melarikan diri ke tempat yang dianggap aman.
Fakta yang ditemukan pasca operasi militer, ternak peliharaan mati terkena serpihan granat, juga sejumlah rumah dan fasilitas sipil rusak. Bukti kerusakan berupa selongsong amunisi ditemukan di halaman rumah, sedangkan di dinding-dinding bangunan tampak bekas tembakan tembus ke dalam rumah.
Menghindari operasi militer, warga akhirnya menempuh perjalanan puluhan kilometer menuju pusat distrik Jila.
HRD melaporkan, sepanjang perjalanan, mereka kesulitan dengan makanan dan air bersih. Akibatnya, banyak diantaranya yang lapar hingga pusing. Saat bersamaan, belasan warga lainnya memilih mengungsi ke kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Keberadaan mereka belum dipastikan hingga laporan dibuat.
Pasca kejadian pada pagi hari, HRD menemukan selongsong amunisi di pekarangan rumah. Dinding rumah-rumah warga berlubang akibat terkena tembakan peluru.
Situasi terbaru di distrik Jila, HRD melaporkan operasi militer masih berlanjut pada 11 Desember 2025, hingga meluas ke 11 kampung lain. Apalagi ada penambahan personel TNI diangkut dengan helikopter militer. Situasi ini dinilai memperburuk keamanan warga sipil di sana.
“Beberapa kali helikopter mendarat turunkan pasukan dan logistik militer. Aktivitas operasi di distrik Jila masih dilanjutkan,” lapor HRD.
Selain kampung Amua Ogom, distrik Jila terdapat 11 kampung lainnya. Yakni Jila, Bunaraugin, Wandud, Umpliga, Diloa, Diloa Dua, Pasir Putih, Pilik Ogom, Noemun, Jengkon, dan Pusuwe.
HRD mendesak presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan operasi militer di distrik Jila yang menimbulkan korban sipil dan kerusakan harta benda. Juga mendesak pemerintah membuka akses bagi lembaga HAM internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
Desakan penarikan aparat militer dari distrik Jila dan wilayah lain di Papua juga ditujukan ke pemerintah kabupaten, provinsi Papua hingga pemerintah pusat. Alasannya, keberadaan pasukan non-organik turut memperburuk situasi daerah.
Data Human Rights Monitor (HRM), tercatat 103.218 orang di berbagai wilayah Papua masih ada di kamp pengungsian sejak Oktober 2025 akibat eskalasi konflik bersenjata antara pasungan gabungan TNI-Polri versus TPNPB. []
