NABIRE, Suaratanahpapua.Sbs — Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH mewujudkan salah satu janji politiknya, yakni biaya pendidikan gratis. Hal itu diwujudkan secara resmi dengan meluncurkan rangkaian program besar di sektor pendidikan, ditandai kegiatan launching pelaksanaan program pendidikan, Rabu (3/12/2025) di ballroom kantor gubernur Papua Tengah.
Biaya pendidikan gratis dirangkai dalam bantuan biaya sekolah gratis jenjang SMA dan SMK, bantuan dana pengelola asrama berbasis keagamaan dan daerah 3T, serta penyerahan smartboard untuk sekolah-sekolah.
Pada kesempatan itu, gubernur Meki Nawipa mengatakan, pihaknya sangat konsisten dengan komitmen awal gubernur bersama wakil gubernur Deinas Geley siap memastikan seluruh anak di wilayah Papua Tengah memperoleh pendidikan yang layak, merata dan sepenuhnya gratis.
“Waktu kamu memilih saya, kamu harus pulang dan tidur tenang lima tahun. Saya pastikan anak-anakmu dapat pendidikan yang layak dan gratis. Dan hari ini kita mulai implementasikan satu per satu,” ujarnya.
Gubernur Nawipa menyatakan, mandat masyarakat menjadi dasar dirinya mengambil kebijakan besar di sektor pendidikan.
“26.217 siswa SMA dan SMK swasta maupun negeri di Papua Tengah sudah menikmati sekolah gratis. Kami [pemerintah provinsi Papua Tengah] mengalokasikan Rp 43,5 miliar untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional pendidikan tersebut,” tuturnya.
Untuk itu, para kepala dinas di 8 kabupaten ditegaskan agar wajib memastikan dana sudah tersalurkan dan digunakan sesuai aturan.
Mantan bupati Paniai ini menyebut sedikitnya 20 program besar yang kini dijalankan pemerintah provinsi Papua Tengah.
Adapun program-program tersebut:
Pertama, pendidikan berkualitas dan sekolah gratis.
Kedua, program sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru.
Ketiga, penyediaan smartboard untuk sekolah.
Keempat, bantuan biaya pendidikan mahasiswa, termasuk yang berkuliah di luar Papua.
Kelima, pembangunan sekolah unggulan Mepamor Expo yang telah menampung 100 siswa.
Keenam, dukungan bagi asrama berbasis keagamaan dan wilayah 3T.
Ketujuh, tenaga pendidik profesional (PPG).
Kedelapan, fasilitasi kebutuhan lintas kabupaten.
Total anggaran yang telah digelontorkan dari semua program tersebut mencapai lebih dari Rp90 Miliar.
Sebagai upaya memastikan transparansi, Pemprov Papua Tengah meluncurkan Aplikasi Data Siswa OAP yang mencakup database siswa SD hingga SMA/SMK. Sistem ini memuat jumlah siswa, biaya per siswa, kebutuhan tiap sekolah dan validitas penerima manfaat.
“Aplikasi ini tidak akan berjalan kalau tidak ada kejujuran. Kita harus jujur untuk memastikan keadilan,” ujar Nawipa.
Gubernur mengatakan, Pemprov juga tengah menjalankan program APG (Aparat Penggerak Gizi/Pendidikan). Sebanyak 276 sarjana Papua direkrut dan ditempatkan di distrik-distrik untuk membantu pelayanan pendidikan, pendataan, serta mendukung program prioritas pemerintah.
“Program ini sekaligus mengurangi jumlah pengangguran sarjana di Papua Tengah,” lanjutnya.
Gubernur Nawipa menyatakan, seluruh kebijakan pendidikan Papua Tengah berlandaskan prinsip “No child never die” (tidak ada anak yang tertinggal).
Karena itu, kata Meki Nawipa, pembangunan sekolah baru akan diprioritaskan di kabupaten-kabupaten seperti Mulia, Ilaga, Sugapa, Enarotali, Waghete, dan Kobakma, agar anak-anak pedalaman tak perlu lagi jauh ke kota untuk bersekolah.
5.261 Mahasiswa Terima Bantuan Pendidikan
Selain mendanai pendidikan dasar dan menengah, Pemprov Papua Tengah juga membantu 5.261 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi, termasuk di luar Papua.
“Kalau saya dulu belajar dengan susah, apalagi anak-anak kita hari ini. Kita harus bantu mereka,” ujar Meki Nawipa.
Keamanan dan Pendidikan Tanggung Jawab Bersama
Gubernur Meki Nawipa mengingatkan, kemajuan Papua Tengah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga dukungan gereja, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, dan keluarga.
“Yang bisa membuat aman adalah kita sendiri. Tidak ada alasan tidak bekerja, tidak ada alasan tidak mengajar. Semua sudah dibantu pemerintah,” tegasnya.
Ditegaskan, seluruh program pendidikan yang dijalankan bukan sekadar proyek, tetapi fondasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Papua Tengah.
“Saya menjamin setiap kebijakan akan dikawal secara transparan dan tidak boleh diselewengkan,” ujar Nawipa. []
