Sorong, 27 November 2025 – Pemuda Katolik Papua Barat Daya menyerukan agar Ketua Umum Pemuda Katolik, Stevanus Asat Gusma, bersama pengurus pusat, dapat menyikapi berbagai permasalahan pelanggaran HAM dan isu sosial di Tanah Papua. Seruan ini disampaikan terkait pertemuan yang dijadwalkan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran, di Istana Negara Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Gugus Tugas Pengurus Pusat Pemuda Katolik akan menyampaikan aspirasi dan laporan terkait sejumlah persoalan yang dialami masyarakat Papua. Beberapa isu penting yang dilaporkan antara lain konflik bersenjata dan pelanggaran HAM, pengungsian akibat konflik, pengabaian hak-hak masyarakat adat, serta ketimpangan ekonomi dan sosial orang asli Papua (OAP) di perkotaan.
Selain itu, Pemuda Katolik juga menyoroti keterbelakangan infrastruktur dan konektivitas, lemahnya layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta isu demokrasi dan kebebasan berpendapat. Kasus rasisme terhadap masyarakat Papua, korupsi, lemahnya tata kelola pemerintahan, depopulasi, dan meningkatnya kerentanan sosial OAP juga menjadi perhatian serius organisasi ini.
Tidak kalah penting, dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap tanah, hak ulayat, dan ruang hidup masyarakat adat di Merauke juga menjadi salah satu agenda utama yang akan dibahas. Dalam kesempatan ini, Pemuda Katolik mengusulkan adanya kolaborasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan beberapa persoalan tersebut secara konstruktif.
Simon Petrus Bame, mewakili Pemuda Katolik Papua Barat Daya, menyatakan harapannya agar Ketua Umum Pemuda Katolik beserta pengurus dapat bertemu dengan Wakil Presiden RI untuk menyampaikan hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Pemuda Katolik. Menurut Bame, peran Pemuda Katolik sangat strategis dalam mencari solusi demi terciptanya kedamaian di Tanah Papua, di mana masyarakat sipil masih terus menjadi korban kekerasan dan konflik.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Pemuda Katolik dan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial, ekonomi, dan HAM, sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.
