JAYAPURA, Suaratanahpapua.Sbs — Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua selama 24 tahun terakhir dianggap gagal memberi manfaat kepada masyarakat Papua menggema dari kota Dollar, Timika, kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Kegagalan Otsus Papua digemakan para mahasiswa bersama rakyat Papua di Mimika tatkala turun ke jalan menyuarakan kekecewaannya pada Jumat (21/11/2025).
“Hari ini Otsus Papua genap 24 tahun. Kami selama ini tidak merasakan manfaatnya dari Otsus Papua,” ujar salah satu orator dalam perjalananya menuju kantor DPRK Mimika yang terletak di jalan Cenderawasih SP2 Timika.
Kekecewaan mereka ditumpahkan dalam berbagai orasi disampaikan bergantian dari depan kantor DPRD Mimika.
Dalam aksi itu mereka mengusung sebuah spanduk bertuliskan “24 tahun kegagalan Otonomi Khusus dan selamatkan komoditi lokal di seluruh Tanah Papua”.
Massa aksi datang dari 4 titik di kota Timika, yakni SP2, Timika Indah, Pasar Baru, dan Pasar Lama.
Sejumlah poster dan spanduk berisi suara rakyat dibentangkan massa aksi. Mereka juga bergantian berorasi.
Giliran salah seorang pelajar maju berorasi. Ia menumpahkan seluruh kekecewaannya terhadap dampak Otsus bagi orang asli Papua (OAP) di bidang pendidikan.
“Otsus sudah gagal. Faktanya selama 24 tahun ini, Otsus tidak membangun SDM Papua. Justru banyak sumber daya alam yang terus dikuras. Masyarakat tidak dapat manfaatnya. Otsus itu hanya untuk orang tertentu, hanya dinikmati para pejabat,” ujarnya.
Bagi Papua nilai kekhususan sebagaimana sesuai nama Otsus berdampak buruk, sebab rakyat tidak menikmati Otsus. Sebaliknya, kekhususan lebih merujuk pada kekayaan alam Papua, bukan kualitas manusianya dengan implementasi Undang-undang Otsus.
Sejak Otsus diterapkan, pintu bagi investor skala kecil hingga besar, seperti perkebunan, pertambangan dan berbagai aktivitas ekonomi yang tidak berpihak pada OAP semakin lebar pintunya.
“Otsus seharusnya menjadi jembatan untuk pembangunan manusia Papua, bukan untuk mempermudah masuknya perusahaan ilegal dan berbagai bentuk ketidakadilan,” tegasnya dengan lantang.
Isu pangan lokal juga disorotinya. Sebab menurut dia, komoditas lokal Papua kian terdesak oleh pedagang diluar OAP.
“Kami OAP hidup dengan pangan lokal. Pemerintah harus melindungi pangan lokal. Karena sampai saat ini banyak komoditas luar yang masuk dan terus monopoli pasar. Contohnya pinang, bukan lagi dijual oleh OAP,” lanjutnya mencontohkan.
Koordinator umum aksi solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua, Yoki Sondegau, menyatakan, aksi serupa akan digelar lagi. Sudah beberapa kali mereka menyampaikan aspirasi, namun hingga kini belum pernah direspons dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
Kata Yoki, sudah empat kali aspirasi terkait implementasi peraturan daeah (Perda) nomor 4 tahun 2024 tentang pemberdayaan dan perlindungan OAP disuarakan. Menuntut adanya dialog, termasuk rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak legislatif. Tetapi penerapan Perda tersebut belum juga berbuah.
Aspirasi kali ini berharap didengar anggota dewan. Sayangnya, hingga siang, tak satupun pimpinan maupun anggota dewan datang menerima kehadiran para demonstran.
Sebelum membubarkan diri, massa aksi melalui para koordinator menyatakan perjuangannya tetap akan dilanjutkan hingga aspirasi masyarakat Papua mendapat respons pemerintah daerah.
Tuntut Evaluasi Total
Para tokoh adat di kabupaten Mimika mendesak pemerintah segera evaluasi total atas pelaksanaan Otsus Papua.
Desakan itu disampaikan dalam sebuah seminar sehari dalam rangka memperingati 24 tahun Otsus Papua, Jumat (21/11/2025) di Timika.
Dalam dialog terbuka seminar sehari yang diselenggarakan Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika, dihadiri pemerintah daerah, perwakilan DPRK, kepala suku (Amungme, Kamoro, Sempan), tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para intelektual.
“Kami mengadakan seminar ini untuk menyoroti penyaluran dana Otsus Papua selama 24 tahun sudah gagal mensejahterakan masyarakat Papua sesuai mandat dari Undang-undang Otsus Papua,” kata Vinsen Oniyoma, ketua Dewan Adat Daerah Mimika.
Ditegaskan, selain mengevaluasi pemerintah, seminar juga menyoroti persoalan internal masyarakat Papua. Dari hasil diskusi, banyak OAP bahkan belum memahami secara utuh arti Otsus beserta sasaran programnya.
“Selama 24 tahun berjalan ini, Otsus gagal. Mana ada orang Amungme, Kamoro, satu pun yang pakai dana Otsus untuk S2 dan S3 di luar negeri? Faktanya APBD kita besar, lain lagi bantuan dari PTFI, terus ada dana Otsus. Ya, dana Otsus memang bukan hanya soal uang, tetapi juga kebijakannya. Maka itu kita tuntut dievaluasi,” ujarnya.
Aspirasi yang telah dirangkum dalam seminar ini, Oniyoma berharap segera dibawa ke DPRK agar dilakukan RDP dengan menghadirkan pihak eksekutif. []
