SORONG, PBD – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menekan angka pengangguran.
Hal tersebut disampaikan Yusharto Huntoyungo saat melakukan kunjungan kerja pada kegiatan Validasi Lapangan Penilaian dan Pemberian Penghargaan/Insentif Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Sorong, Jumat (10/4/2026).
Dalam kunjungan kerjanya, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo beserta rombongan disambut hangat Wakil Bupati Sorong Sutedjo bersama jajaran pimpinan OPD di lingkup Pemkab Sorong serta pihak terkait lainnya.
Pada paparannya, Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan.
Menurutnya, aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus penting karena berkaitan langsung dengan tingkat pengangguran yang diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) oleh Badan Pusat Statistik.
“Kemendagri akan memberikan insentif kepada daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan ketenagakerjaan, dilihat dari tiga aspek utama, yakni kebijakan, kinerja, dan inovasi,” ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo.
Yusharto menjelaskan, indikator pertama adalah kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran. Dalam hal ini, Kabupaten Sorong dinilai telah memiliki landasan regulasi yang kuat, salah satunya melalui Perda Nomor 33 Tahun 2025.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, akan dinilai lebih lanjut dari sisi implementasi di lapangan, khususnya dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri dan perusahaan yang beroperasi di Sorong.
Indikator kedua adalah kinerja pemerintah daerah. Kabupaten Sorong mencatat angka TPT sebesar 4,39 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional yang berada di kisaran 4,57 persen.
“Walaupun selisihnya kecil, angka ini sangat bermakna karena menunjukkan kinerja nyata pemerintah daerah dalam menekan pengangguran,” jelasnya.
Berdasarkan capaian tersebut, Kabupaten Sorong masuk dalam daftar nominasi daerah penerima insentif dari pemerintah pusat, meskipun masalah pengangguran masih belum usai.
Sementara itu, indikator ketiga adalah inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. Yusharto menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebutkan bahwa program ketenagakerjaan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan sektor lain seperti pertanian, industri, dan sektor ekonomi produktif lainnya.
“Permintaan tenaga kerja berasal dari sektor-sektor tersebut, kemudian disuplai oleh dinas tenaga kerja. Jadi harus ada sinergi,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, dirinya mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sorong, meskipun menurutnya masih perlu terus didorong dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah.
“Dalam proses penilaian, Kemendagri melibatkan berbagai pihak, termasuk media massa dan akademisi sebagai unsur independen,” ucapnya.
Ia membeberkan, sebanyak 26 indikator menjadi acuan dalam proses validasi lapangan yang dilakukan secara langsung, dengan metode konfirmasi data dan pembuktian dokumen pendukung (evidence).
Yusharto berharap proses ini berjalan cepat dan objektif sehingga daerah dengan kinerja terbaik dapat segera ditetapkan sebagai penerima insentif.
“Harapannya, setiap regional akan mendapatkan pemenang dengan insentif miliaran rupiah bagi peringkat pertama hingga ketiga,” pungkasnya. (Jharu)
The post Kabupaten Sorong Dipuji Kemendagri, Namun Masalah Pengangguran Belum Usai appeared first on Sorong News.
