SORONG, Suaratanahpapua.Sbs— Yayasan Golden Gate Sorong diminta untuk lebih transparan dalam melaporkan penggunaan anggaran program pendidikan yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Yayasan Golden Gate Sorong, serta orang tua siswa penerima beasiswa. Rapat berlangsung di Gedung Graha Yabsira, Kantor Cabang DPD RI Provinsi Papua Barat Daya, Senin (9/3/2026).
Dalam RDP yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Ketua Pokja Agama MRP Papua Barat Daya, Pdt Ishak Samuel Kwatolo, meminta Yayasan Golden Gate segera melaporkan data rinci terkait anggaran yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya kepada yayasan tersebut.
Menurutnya, data tersebut penting agar MRP, DPD RI, serta orang tua penerima beasiswa dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan.
Selama presentasi dalam RDP, pihak Yayasan Golden Gate hanya menyampaikan laporan tertulis berupa narasi dan dokumentasi foto. Karena itu, MRP meminta adanya laporan data yang lebih terperinci mengenai penggunaan anggaran sejak tahun 2023 hingga 2026.
“Saya minta data setiap anak Papua yang sekolah ke luar negeri. Dana untuk setiap anak itu berapa harus dirincikan dengan jelas. Berapa anak yang sekolah di luar negeri dan berapa yang sekolah di Sorong juga harus disampaikan,” ujar Isahk dalam RDP.
MRP juga meminta agar nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Yayasan Golden Gate ditinjau kembali. Hal ini mengingat banyak anak-anak Papua yang menempuh pendidikan di luar negeri seperti di China dan Jepang, jauh dari pengawasan langsung keluarga atau orang tua.
*****************
Suaratanahpapua.Sbs adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media kami hadir untuk menjadi bagian dari rakyat, juga media yang hadir untuk mengubah sedikit rumitnya persoalan di Tanah Papua. Dukung kami melalui donasi Anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Hal serupa disampaikan oleh Paul Finsen Mayor, yang menegaskan bahwa pihak yayasan harus menyampaikan laporan secara rinci karena program tersebut menggunakan anggaran besar, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus).
Sementara itu, Nova Sroyer, koordinator orang tua penerima beasiswa, melaporkan sejumlah persoalan yang dihadapi siswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di China.
Ia mengatakan beberapa anak mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit karena biaya pengobatan yang mahal. Selain itu, biaya makan yang dinilai sangat terbatas membuat para siswa harus berjuang keras untuk bertahan selama menempuh pendidikan di negara tersebut.
“Saya punya anak berangkat ke China dalam keadaan sehat, tetapi sekarang dia sakit lambung. Berat badannya turun dari 50 kilogram menjadi 28 kilogram. Yayasan harus serius memperhatikan anak-anak kami selama mereka sekolah di China,” ujarnya.
Sementara, Lili Kusuma, Ketua Yayasan Golden Gate Sorong, mengatakan mahasiswa yang kuliah di China mendapat beasiswa dari pemerintah China, sedangkan anggaran Rp85 miliar yang diberikan pemerintah melalui dinas pendidikan Provinsi Papua Barat Daya digunakan untuk mengurus visa, transportasi dan saku bulanan.
Beasiswa tersebut tidak semua untuk mahasiswa yang mengikuti pendidikan di China, tetapi dibagi ke Amerika, Swiss dan ratusan pelajar di Goldate Gate Sorong.
