JAYAPURA, Suaratanahpapua.Sbs – Bertepatan dengan Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2025, Dewan Gereja Papua menyampaikan seruan pastoral mengenai situasi para pengungsi internal di Tanah Papua.
Seruan pastoral ini disampaikan moderator Dewan Gereja Papua, Pdt. Benny Giay, melalui siaran pers yang diterima Suaratanahpapua.Sbs di Jayapura, Papua, Rabu (10/12/2025).
Pertama-tama moderator Dewan Gereja Papua, Pdt. Benny Giay menggambarkan situasi umum dan tantangan menjelang Natal 2025.
Dalam konteks nasional, katanya, pemerintah pusat dan sebagian besar masyarakat Indonesia aktif menunjukkan solidaritas bagi Palestina, sementara kelompok minoritas agama di Indonesia, gereja-gereja Katolik dan Protestan justru menghadapi hambatan dari kelompok intoleran, dalam pembangunan rumah ibadah maupun kebebasan beribadah.
“Di saat yang sama, saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara sedang mengalami bencana banjir bandang yang menewaskan lebih dari 750 jiwa. Namun, mereka merasakan diskriminasi karena wilayah itu tak juga ditetapkan sebagai bencana nasional,” katanya.
Sementara itu, lanjutnya, Tanah Papua sudah lama menjadi wilayah konflik dan operasi militer sejak awal 1960-an, terutama dalam konteks eksploitasi sumber daya alam dan kebijakan keamanan negara.
Menurut dia, kondisi Papua bahkan lebih parah dibanding banyak wilayah lainnya di Indonesia. Karena Pemerintah memulai eskalasi konflik sejak 2008.
Pada 2008, LIPI/BRIN menyimpulkan empat akar masalah konflik Papua–Jakarta, termasuk rasisme terhadap orang Papua, kekebalan hukum aparat keamanan pelanggar HAM.
“Harapan masyarakat Papua sempat muncul bahwa penelitian ini akan membuka jalan dialog,” ujarnya.
Dia melanjutkan, Presiden SBY telah menyetujui konsep ini, tetapi kemudian pemerintah menutup diri. Tanda-tandanya terlihat dari peneliti LIPI/BRIN dicurigai telah “diindoktrinasi OPM” sehingga penyampaian hasil penelitian mereka ditolak dan mereka diinterogasi.
Pemerintah, lanjutnya, mengganti akar masalah konflik menjadi sekadar “minimnya pembangunan”, lalu memperkenalkan konsep percepatan pembangunan Papua sebagai solusi.
“Percepatan pembangunan justru mengeskalasi konflik. Sejak 2008, berbagai kebijakan negara semakin memperdalam luka orang Papua,” katanya.
Tanggal 2 Desember 2018 terjadi pembunuhan belasan pekerja jalan trans-Papua Wamena–Keneyam, karena masyarakat menganggap proyek ini memiliki agenda terselubung.
Lalu pada 20 Oktober 2019 Mendagri Tito Karnavian menyebut pemekaran Papua menjadi tiga provinsi berdasarkan rekomendasi BIN.
“Agustus 2019 para mahasiswa yang memprotes rasisme justru dilabel ‘makar’, diikuti pengiriman 6.000 personel TNI-Polri ke Papua,” katanya.
Lalu pada November 2023 terjadi penetapan PSN “Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke” seluas 2 juta hektare di Papua Selatan.
Tak hanya itu, luka orang Papua, katanya, menjadi dalam ketika terjadi operasi militer dan pengungsian internal. Pada Desember 2024, Imparsial melaporkan bahwa pemerintah sudah mengirim ribuan pasukan ilegal ke Papua sepanjang tahun 2024. Di katakan ilegal karena Papua dan daerah lain sebagai DOM (Daerah Operasi Militer) sudah dicabut.
“Katanya kami melihat pemerintah sudah kirim 3.187 pasukan nonorgnik ke Tanah Papua. Dari pemantauannya selama tahun 2024 sudah terjadi 18 kekerasan konflik bersenjata di Tanah Papua,” unarnya.
Pada rentang Januari–April 2025, sebanyak 6.100 personel TNI masuk Papua. Dari jumlah itu, 524 personel tiba melalui Pelabuhan Pomako, Timika.
Moderator Dewan Gereja Papua, Pdt. Benny Giay mengatakan, pada 1 September 2025, Komnas HAM, aktivis pro-demokrasi, dan anggota DPR RI mendesak penarikan pasukan non-organik dari Papua secara bertahap.
Wakil Ketua Komnas HAM, Sandra Moniaga ketika itu menyatakan bahwa jumlah pasukan yang besar menimbulkan rasa takut, khususnya di daerah Pegunungan.
“Namun, pernyataan ini dibalas oleh Panglima TNI sebagai ‘pernyataan bodoh’. Tanggal 14 Oktober 2025, Komnas HAM mengunjungi Ilaga dan berdialog dengan para pengungsi internal yang menyampaikan ketakutan dan ketidaknyamanan mereka,” kata Pdt. Benny Giay.
Giay menyatakan, konflik yang berkelanjutan telah menciptakan 103.218 pengungsi internal orang Papua. Dalam Festival Literasi dan Resiliensi: Merawat Ingatan Melalui Kata (19–21 November 2025), Dewan Gereja Papua, kata Benny Giay, belajar tiga hal penting:
“Pertama, kita disadarkan akan banyaknya saudara-saudara yang mengungsi, hidup tanpa kepastian, makanan, atau keamanan. Kedua, kita belajar arti dukungan lintasgereja dan lintaskomunitas. Ketiga, kita diajak untuk merayakan Natal secara lebih sederhana, supaya penghematan dapat dialihkan bagi para pengungsi,” ujarnya.
Giay mengatakan, beberapa waktu lalu, Papua dikejutkan oleh berita kematian Mama Sokoy dan bayinya setelah ditolak empat rumah sakit di Jayapura.
Peristiwa seperti ini, katanya, menegaskan jurang ketidakadilan dan penderitaan yang masih dialami banyak orang Papua.
Situasi tersebut di atas ini mengajak orang Papua, untuk keluar dari “zona nyaman” dan menata kembali cara gereja merayakan Natal.
“Ibadah dan tradisi Natal harus lebih memihak pada mereka yang menderita: pengungsi, lansia, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Melalui catatan ini, Dewan Gereja Papua menyampaikan seruan berikut:
1. Merayakan Natal dengan sederhana di gereja dan keluarga masing-masing.
2. Mengalokasikan penghematan dan seluruh derma ibadah Natal untuk kebutuhan para pengungsi.
3. Mengurangi biaya dekorasi, hadiah, dan frekuensi perayaan. Bila perlu, perayaan Natal dimulai pada 24 Desember saja, sebagaimana tradisi gereja yang wajar.
4. Mengajak pimpinan gereja mendorong pemerintah daerah membatalkan perayaan Natal besar-besaran di luar gereja, dan mengalihkan anggarannya untuk para pengungsi.
5. Mendorong klasis dan jemaat mengadakan ebai mukai atau aksi dana untuk mendukung pengungsi internal.
6. Jika pemerintah memberikan bantuan Natal, gereja menerima dengan ucapan terima kasih sambil memohon agar dana itu digunakan secara khusus untuk Natal bagi para pengungsi.
“Kiranya kasih Kristus memberi kita kekuatan untuk berbagi dan berjalan bersama saudara-saudara kita yang tersisih,” katanya. []
