Sorong, 21 November 2025 – Peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Khusus (Otsus) Papua kembali digelar, namun aktivis masyarakat adat menilai implementasi UU Otsus hingga kini belum memberikan manfaat nyata bagi rakyat Papua, terutama bagi orang asli Papua yang hidup di persimpangan ekonomi dan sosial.
Ferry Onim, aktivis Baret Merah Bol Kuning dan kader PMKRI Cabang Sorong, menyoroti bahwa dana Otsus yang besar selama ini lebih banyak digunakan untuk membangun gedung-gedung megah, ketimbang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, hal ini membuat UU Otsus belum meredam luka sejarah dan dampak kekerasan yang dialami masyarakat Papua.
“Bangunan megah mungkin terlihat istimewa, tetapi nyawa manusia Papua yang hilang atau menderita akibat konflik masih belum mendapatkan perhatian. Implementasi UU Otsus harusnya menyentuh langsung rakyat kecil, namun kenyataannya belum terasa,” ujar Onim.
Dalam kritiknya, Onim menekankan beberapa isu penting:
- Politik dan Pemerintahan – UU Otsus Papua belum diterapkan secara konsisten di level politik. Semua peraturan pemerintah dan partai politik di tanah Papua seharusnya tunduk pada UU Kusus tersebut, termasuk aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Pendidikan – Pelayanan pendidikan bagi orang asli Papua masih minim. Banyak mahasiswa Papua menghadapi kesulitan administrasi di perguruan tinggi di wilayahnya. Pemerintah daerah dinilai perlu menyiapkan perguruan tinggi khusus yang memberikan akses pendidikan gratis dan merata bagi masyarakat asli Papua.
- Perlindungan Wilayah Adat – UU Otsus juga belum sepenuhnya menjamin perlindungan tanah adat dan masyarakat adat. Onim menekankan perlunya peraturan daerah (Perdasus) yang memberikan perlindungan khusus bagi komunitas adat di setiap wilayah, serta RUU masyarakat adat di tingkat nasional.
- Kepemimpinan Lokal – Implementasi UU Otsus seharusnya menjamin posisi strategis bagi orang asli Papua di pemerintahan, termasuk bupati, wakil bupati, DPR, hingga ketua fraksi, namun hal ini belum sepenuhnya tercapai.
Onim menegaskan, HUT Otsus tidak akan memiliki makna yang nyata jika hak-hak dasar orang Papua, kesejahteraan, dan penyelesaian HAM masa lalu masih terabaikan.
“Masyarakat Papua kehilangan banyak nyawa, namun perhatian lebih diberikan pada bangunan. Otsus belum mampu mensejahterakan orang asli Papua. Sampai kapan hak-hak mereka, terutama terkait HAM masa lalu, akan diselesaikan?” pungkasnya.
Peringatan HUT Otsus diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar kebijakan khusus ini benar-benar menyentuh hati rakyat Papua, bukan sekadar simbol administratif dan pembangunan fisik.
