Oleh: Edowarda Safalina Mate*
*) Mahasiswi Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura
Pendahuluan
Port Wila adalah salah satu kota besar dan ibu kota negara Vanuatu yang sering terjadi gempa, karena berada di seismik yang akan aktif kapan saja. Pada 9 Desember 2024 terjadi gempa berkekuatan 7,3 SR. Akibat dari gempa ini, peringatan tsunami sempat diinformasikan dan dipastikan tidak memiliki persediaan air bersih karena waduk di kota ini hancur akibat getaran gempa tersebut.
Dampak lainnya mengakibatkan pemadaman listrik. Ketika krisis tersebut terjadi, warga tidak khawatir dengan listik. Mereka hanya khawatirkan persediaan air bersih. Sedangkan korban yang dilaporkan sekitar 14 orang. Selain itu, korban jiwa sebanyak 200 orang yang dirawat di rumah sakit karena menderita luka-luka akibat insiden tersebut.
Jaringan telekomunikasi juga putus sebagai dampak langsung dari gempa bumi. Hal itu karena kabel dalam laut yang memasok internet dilaporkan sudah rusak.
Seorang jurnalis yang tinggal di Port Vila mengatakan ini gempa terbesar yang ia alami selama 21 tahun terakhir di Vanuatu. Sebelumnya pernah terjadi gempa, tetapi ia mengaku tidak separah gempa besar kali ini.
Perlahan Bangkit Setelah Dilanda Gempa
Pusat kota Port Vila berubah jadi kota hantu pascagempa dahsyat itu. Akibat gempa membuat kota ini ditutup sementara dan petugas membongkar bangunan-bangunan yang tidak aman bagi keamanan kota. Beberapa negara dan mitra internasional juga ikut memberi bantuan kemanusiaan kepada Port Vila, terutama setelah dilanda gempa bumi.
Indonesia termasuk salah satu negara yang turut memberi bantuan. Indonesia menjadi salah satu model sukses penanganan strategi efektif mitigasi bencana, baik di tataran kebijakan pemerintah maupun tataran operasional. Sehingga rasionalitas kebijakan ini dinilai sangat efektif untuk mencapai kepentingan Indonesia terkait respons sikap Republik Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua Barat agar mulai pro-Indonesia.
Dilihat dari aspek perekonomian, Vanuatu masih lemah dibandingkan Indonesia, yang membuat penataan ulang dan proses pembangunan ulang pascabencana gempa bumi menjadi lama ditangani. Sehingga kondisi seperti ini dijadikan sebagai kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pendekatan langsung dengan Vanuatu.
Bantuan yang dikirim meliputi tim Emergency Medical Team (EMT) terdiri dari 15 tenaga kesehatan profesional, meliputi dokter umum, dokter spesialis bedah, ortopedi, penyakit dalam, anestesi, perawat, dan apoteker, yang merupakan tim gabungan dari Kemenkes, TNI, Polri, dan organisasi profesional. Tim yang dikirim dilengkapi obat-obatan penting yang akan digunakan untuk memberikan layanan kesehatan darurat di lokasi bencana gempa.
Selain itu, logistik kebutuhan dasar seberat 50,5 ton juga turut dikirimkan, mencakup tenda pengungsi, tenda keluarga, jerigen lipat, matras, selimut, peralatan memasak, genset, perahu dan mesin perahu. Pemerintah Indonesia juga menyediakan makanan siap saji, paket sembako, makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, serta obat-obatan. Total nilai bantuannya mencapai US$D 726,9 ribu.
Selain Indonesia, Australia turut mengalokasikan tambahan AUD10 juta untuk mendukung pemulihan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kerusakan lain yang terjadi di Port Vila. Bantuan ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur penting serta memastikan keberlanjutan jangka panjang dengan melibatkan pihak-pihak yang bekerja untuk memberikan dukungan dan kearifan lokal.
Bantuan dari Tiongkok disalurkan ada 2 Januari 2025. Sebuah pesawat carteran yang membawa 35 ton pasokan bantuan darurat tiba di Vanuatu. Duta Besar (Dubes) Tiongkok untuk Vanuatu, Li Minggang, dan penjabat Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Charlot Salwai, beserta sejumlah pejabat lainnya, menghadiri upacara serah terima tersebut.
Dubes Li Minggang menyatakan bahwa gempa bumi tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan di Vanuatu. Sebagai sahabat dan saudara yang baik, Tiongkok sangat bersimpati dengan penderitaan Vanuatu. Tiongkok mengirimkan tenda, tempat tidur lipat, peralatan pemurnian air, pasokan medis, dan material lainnya, dengan harapan dapat membantu upaya pemulihan. Pemerintah Tiongkok siap untuk terus memberikan bantuan yang relevan berdasarkan kebutuhan pascagempa.
Pemerintah Jepang membuka perjanjian dengan pemerintah Vanuatu untuk bantuan sekitar VT320 juta atau 2.69 US$D. Dana tersebut digunakan untuk menyediakan alat berat bagi Kementerian Infrastruktur dan Layanan Publik, serta Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya Alam.
Negara Vanuatu mendapat bantuan dari New Zealand. Hubungan antara Selandia Baru dan Vanuatu sejak 2025 tetap bersahabat dan erat, terutama didasarkan pada persahabatan yang telah lama terjalin dan kerja sama di berbagai bidang, termasuk bantuan pembangunan dan penanggulangan bencana.
Pemerintah Selandia Baru mengalokasikan hampir NZ$50 juta (sekitar Rp 448 miliar, nilai kurs bervariasi) bersama Australia untuk mendirikan jaringan gudang bantuan kemanusiaan di Pasifik, yang salah satunya berlokasi atau melayani Vanuatu.
Begitupun Amerika Serikat menyalurkan bantuannya pada awal 2025. Bantuan kemanusiaan darurat kepada Vanuatu senilai 250.000 US$D (sekitar 30,5 juta vatu). Bantuan dari Amerika diberikan atas dasar kemanusiaan untuk mendukung pemulihan awal pascagempa bumi berkekuatan 7,3 SR yang melanda Vanuatu pada Desember 2024 lalu.
Bantuan tersebut disalurkan melalui badan pembangunan internasional Amerika Serikat (USAID) dan mencakup penyediaan perangkat komunikasi satelit Starlink untuk membantu memulihkan akses komunikasi di daerah yang terkena dampak dan mendukung upaya pemulihannya.
Mencegah Risiko Korban Jiwa
Bencana gempa bumi tak dikehendaki kembali melanda Vanuatu. Upaya antisipasi terus dilakukan pemerintah bersama semua stakeholders. Sedini mungkin ditempuh berbagai upaya pencegahan dengan didukung regulasi dan kebijakan pemerintah.
Pertama, struktur manajemen risiko bencana alam.
Vanuatu memiliki struktur kerja regulasi untuk pengurangan risiko bencana alam dan manajemen risiko bencana dalam yang ditegakkan oleh undang-undang bencana nasional tahun 2000 dan undang-undang meteorologi tentang bahaya geologi. Di dalamnya sudah menetapkan struktur kerja untuk perkiraan dan bahayanya serta membentuk dewan penasihat nasional (NAB) untuk pengurangan risiko bencana alam.
Kedua, peran komite dan kantor manajemen bencana nasional.
Undang-undang bencana membentuk Komite Bencana Nasional (NDC) dan Kantor Manajemen Bencana Nasional yang bertugas mengkoordinasikan tanggap bencana, mengembangkan rencana bencana nasional dan rencana dukungan bencana nasional, serta mengelola pusat darurat bencana nasional.
Ketiga, peningkatan sistem peringatan dini.
Setelah gempa bumi berkekuatan 7,3 magnitudo yang melanda Vanuatu pada Desember 2024, proyek Van KIRAP memberikan dukungan teknologi penting untuk meningkatkan kapasitas Departemen Meteorologi dan Geohazard Vanuatu (VMGD) dalam mengelola data seismik, memastikan peringatan tepat waktu, dan peringatan penyelamatan jiwa bagi masyarakat di seluruh Vanuatu.
Keempat, rencana pemulihan dan ketahanan.
Setelah gempa bumi Efate tahun 2024, disusun secara bertahap rencana pemulihan dan ketahanan untuk membantu masyarakat membangun kembali dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan.
Kelima, integrasi data dan teknologi.
Sekretariat Program Lingkungan Regional Pasifik (SPREP) memberikan dukungan berupa unit internet satelit Starlink demi memulihkan saluran komunikasi vital untuk pemantauan seismik dan koordinasi krisis.
Keenam, mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami.
Rencana aksi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami meliputi penelitian rinci sumber gempa bumi, pemetaan kawasan rawan bencana, penataan ruang wilayah pantai, sosialisasi pengurangan risiko bencana, latihan evakuasi dan penyelamatan diri, pendidikan kebencanaan, peringatan dini, tanggap darurat, serta restorasi dan rehabilitasi.
Ketujuh, pengembangan kota yang cerdas iklim dan bencana.
Pemerintah Vanuatu telah menerima rencana kota yang diinformasikan oleh iklim dan bencana yang dirancang untuk menginformasikan pengembangan masyarakat yang lebih aman dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana alam. (*)
